Selasa, 13 Desember 2016

KEBIJAKAN INVESTASI DAN PEMBELANJAAN MODAL KERJA

BAB 14

PENGERTIAN DAN PENTINGNYA MODAL KERJA

Terdapat dua konsep tentang modal kerja yang sering dipergunakan,yaitu :
1.      Modal kerja kotor atau Gross working capital
Modal kerja kotor adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian seluruh komponen ativa lancar seperti kas, piutang dan persediaan merupakan modal kerja perusahaan.
2.      Modal kerja bersih atau Net working capital
Modal kerja bersih adalah selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dengan demikian bagian aktiva lancar yang diperuntukkan membayar utang tidak termasuk modal kerja bersih perusahaan. Dengan kata lain modal kerja bersih merupakan modal kerja yang benar-benar dipergunakan untuk operasional perusahaan bukan untuk membayar utang.
Modal kerja secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, mengapa manajemen modal kerja dianggap penting, di antaranya adalah:
1.      Dalam perusahaan manufaktur, sebagian besar aktivanya merupakan aktiva lanacar. Dengan demikian mengingat jumlah investasi dalam modal kerja cukup besar, maka perlu dikelola dengan baik.
2.      Ditinjau dari kegiatan manajer keuangan suatu perusahaan, lebih dari separuh waktunya tiap hari dialokasikan untuk mengelola aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja penting untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari.
JANGKA WAKTU MODAL KERJA
Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat uang kas diinvestasikan dalam unsure-unsur model kerja sampai pada saat dana tersebut kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode terikatnya uas kas pada masing-masing komponen modal kerja, berarti semkain cepat perputaran modal kerja tersebut. Perputaran modal kerja suatu perusahaan tergantung pada jenis perusahaan, kebijaksanaan pembelian dan kebijaksanaan penjualan dari perusahaan tersebut. Perputaran modal kerja secara kasar dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:
-          Perputaran modal kerja           =           = ... kali
-          Modal kerja rata-rata               =          
-          Periode terikat modal kerja      =   × 1 hari
Secara lebih spesifik perputaran modal kerja dapat dihitung dari perputaran masing-masing komponen modal kerja, sebagai berikut:
Perusahaan Dagang
a.       Modal kerja terikat pada barang dagangan
Perputaran barang dagangan               =
Periode terikat modal kerja                 =  × 1 hari
pada barang dagangan
b.      Modal kerja terikat pada piutang
Perputaran piutang                              =  = ... Kali
Periode terikat modal kerja                 =  × 1 hari
pada piutang
Perusahaan pabrikan
a.       Modal kerja terikat pada bahan baku:
Perputaran bahan baku                        =  = ... Kali
Periode terikat modal kerja                 =  × 1 hari
pada bahan baku


b.      Modal kerja terikat pada proses dalam proses:
Perputaran barang dalam proses         =  = ... Kali
Periode terikat modal kerja                 =  × 1 hari
pada barang dalam proses

c.       Modal kerja terikat pada barang jadi:
Perputaran barang jadi                        =  = ... Kali
Periode terikat modal kerja                 =  × 1 hari
pada barang jadi


d.      Modal kerja terikat pada piutang:
Perputaran piutang                              =  = ... Kali
Periode terikat modal kerja                 =  × 1 hari
pada piutang
Jadi periode terikat modal kerja secara keseluruhan adalah:
-          Terikat pada bahan baku                     = a hari
-          Terikat pada barang dalam proses       = b hari
-          Terikat pada barang jadi                     = c hari
-          Terikat pada piutang                           = d hari

Total hari terikatnya modal kerja        = a + b + c + d hari
KEBUTUHAN MODAL KERJA
Besar kecilnya kebutuhan modal kerja dipengaruhi dua factor, yaitu:
·         Periode terikatnya modal kerja
·         Besarnya pengeluaran kas rata-rata
Kebutuhan modal kerja = periode terikatnya modal kerja × pengeluaran kas rata-rata.
KEBIJAKAN INVESTASI MODAL KERJA
Kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a.       Kebijakan Konservatif
Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja konservatif akan mepertahankan jumlah aktiva lancar yang relative besar untuk tingkat penjualan tertentu’
b.      Kebijakan Agresif
Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif cenderung untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang relative kecil untuk tingkat penjualan tertentu.
c.       Kebijakan Moderat
Perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja moderat akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil dari kebijakan modal agresif untuk tingkat penjualan tertentu.
Masing-masing kebijakan investasi modal kerja tersebut mempunyai kelemahan dan kebaikan. Kebijakan mana yang sebaiknya dipilih oleh suatu perusahaan, tergantung pada karakteristik manajer dan karakteristik perusahaan masing-masing.
Bagi manajer yang kurang berani mengambil risiko akan cenderung untuk memilih kebijakan yang konservatif dan sebaliknya bagi manajer yang berani mengambil risiko akan cenderung memilih kebijakan bagi manajer.
KEBIJAKAN PEMBELANJAAN MODAL KERJA
Kebijakan pembelanjaan modal kerja berkaitan dengan penentuan jenis sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjai investasi dalam modal kerja.
a.       Kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif.
Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan konservatif mempunyai risiko rendah, karena jangka waktu sumber dana lebih panjang dari kebutuhan, dan probabilitas rendah karena biaya sumber modal sumber dana jangka panjang umumnya lebih mahal dari dana jangka pendek. Kebijakan ini juga menimbulkan adanya dana yng menganggur pada waktu tertentu, sehingga menekan probabilitas perusahaan.
b.      Kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat.
Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat, seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko dan probabilitas yang cukup.
c.       Kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif.
Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagian lagi aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko yang tinggi karena jangka waktu sumber dana lebih pendek dari jangka waktu kebutuhan dana, dan probabilitas juga tinggi karena biaya modal sumber dana jangka pendek lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana jangka panjang.  
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBELANJAAN JANGKA PENDEK
Ketiga kebijakan pembelanjaan yang telah dijelaskan, dibedakan oleh jumlah relatif sumber dana jangka pendek (utang jangka pendek) yang dipergunakan pada masing-masing kebijakan tersebut. Walaupun utang jangka pendek pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dari pada utang jangka panjang, akan tetapi penggunaan utang jangka pendek juga mempunyai sejumlah keuntungan, di antarannya:
·         Kecepatan
Utang jangka pendek pada umumnya dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan utang jangka panjang. Untuk utang jangka panjang kreditur biasanya perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap calon debiturnya dan perjanjian kreditnya perlu dinyatakan secara terperinci, karena banyak hal yang bisa terjadi dalam periode waktu yang panjang.
·         Fleksibilitas
Jika perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat musiman, perusahaan barang kali tidak ingin terikat dengan untang jangka panjang karena:
-          Biaya untuk memperoleh pinjaman jangka panjang lebih mahal dari pada pinjaman jangka pendek,sekalipun pinjaman jangka panjang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo namun sering harus membayar pinalti yang kadang-kadang lebih mahal. Pinjaman jangka panjang biasanya disertai dengan persyaratan yang dapat membatasi aktivitas perusahaan di masa yang akan datang.
-          Suku bunga utang pendek pada umumnya lebih rendah dari pada suku bunga utang jangka panjang. Dengan demikian dalam kondisi yang normal biaya bunga pada saat dana diperoleh akan lebih rendah jika menggunakan utang jangka pendek dibandingkan dengan utang jangka panjang.
Sekalipun utang jangka pendek biayanya lebih murah dari pada utang jangka panjang, tetapi lebih besar dibandingkan dengan utang jangka panjang. Hal ini terjadi karena:
-          Jika perusahaan menggunakan utang jangka panjang, maka biaya bunganya akan relatif stabil untuk jangka waktu yang relatif panjang, sedangkan bila perusahaan menggunakan utang jangka pendek biaya bunganya akan sangat berfluktuasi
-          Jika perusahaan terlalu banyak mempergunakan utang jangka pendek, dapat terjadi perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga pihak kreditu tidak bersedia untuk memperpanjang pinjaman.


 DAFTAR PUSTAKA


Sudana, I Made.2011. Manajemen Keuangan Teori dan Praktik. Penerbit Erlangga: Jakarta. 

Senin, 12 Desember 2016

Analisis Risiko dalam Penganggaran Modal


1.      Analisis Resiko dalam Penganggaran Modal

Manajemen Resiko Proyek

Adalah sebuah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek.  Manajemen resiko proyek meliputi aspek teknik, dan non teknik. Contoh aspek teknik misalnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan item pekerjaan. Contoh aspek non teknik misalnya adalah hubungan antara proyek dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, dengan pemerintah, dan lain-lain. Tujuan dari manajemen resiko proyek adalah (C. Duffield & B. Trigunarsyah, 1999) :

·          Membatasi kemungkinan-kemungkinan dari ketidakpastian
·          Membuat langkah-langkah yang lebih mengarah pada tindakan proaktif dibandingkan reaktif dalam memandang kemungkinan ancaman dan kerugian yang besar.
·          Membatasi kerugian dan ketidakpastian pada stake holder
·          Menjaga kesinambungan program operasi, sehingga tidak terganggu dengan kejadian-kejadian yang belum terantisipasi sebelumnya.
·          Menjalankan program manajemen risiko secara efektif sehingga mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan bukan menimbulkan biaya baru.

Di dalam manajemen resiko proyek, ada beberapa proses yang terlibat didalamnya, yaitu :
  1. Perencanaan manajemen resiko
  2.  Identifikasi resiko.
  3.  Analisis resiko kualitatif 
  4. Analisis resiko kuantitatif .
  5.  Perencanaan respon terhadap resiko
  6. Pengendalian dan monitoring resiko

2.      Risiko Proyek

Resiko proyek adalah peristiwa tidak pasti yang bila terjadi akan memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan proyek (bisa berupa biaya, waktu, mutu, ruang lingkup). Resiko mungkin memiliki satu atau lebih penyebab, yang bila terjadi memiliki satu atau lebih dampak. Resiko memiliki 3 unsur utama didalamnya, 

1. kejadian 
2. akibat
3. kemungkinan

3.      Analisis Sensitivitas

Dalam analisis sensitivitas,  hanya satu variable yang berubah (sisanya dianggap tetap). Analisis ini merupakan bagian dari analisis skenario yang menghitung efek dari perubahaan beberapa variable tertentu atas NPV. Semakin besar perubahan NPV terkait dengan perubahan satu variable tersebut, makin besar resikonya atas variable tersebut, sehingga kita harus semakin banyak mengawasi proyeksinya.

Untuk melakukan analisis sensivitas, pertahankan semua proyeksi kecuali satu proyeksi; ubah proyeksinya dan lihat seberapa peka arus kas terhadap perubahannya (terutama untuk perubahan yang drastic). Pakailah kondisi terburuk atau terbaik untuk variable yang dipilih.

4.      Analisis Skenario

Pada analisis ini , kita melihat apa yang akan terjadi terhadap NPV pada beberapa scenario arus kas yang berbeda. Analisa ini dimulai dengan membuat perhitungan pada kondisi dasar (base-case) yang paling mungkin tercapai lalu dihitung arus kas yang lebih rendah (lower-case)  dan lebih tinggi (upper-case) dari kondisi tersebut. Skenario ini paling sedikitnya mencakup kondisi :

·          Terbaik (best case)      : pendapatan tinggi, biaya rendah
·          Terburuk (worst case) : pendapatan rendah, biaya tinggi
·          Perhitungan terhadap range kemungkinan terjadinya.

Kondisi terbaik dan terburuk tidak semestinya terjadi, namun kondisi ini masih mungkin terjadi.

Jika, dalam kebanyakan keadaan, arus kas proyeksi terdiskonto yang dihasilkan mampu menutupi  pengeluarannya, maka kita memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa Nilai Sekarang Neto (NPV) nya akan positif. Jika tidak, akan sulit untuk mengartikan scenario nya.

5.      Analisis Break even

·          Pengertian Analisi Break Even
Analisa break even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan.

Adapun pengertian – pengertian Break Even Point menurut para ahli:
1.    Menurut S. Munawir ( 2002) Titik break even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi ( total penghasilan = total biaya)

2.    Menurut Abdullah (2004) Analisis Break even point disebut juga Cost volume profit analysis

3.    Menurut Purba (2002) Titik impas (break even point) berlandaskan pada pernyataan sederhana, berapa besarnya unit produksi yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengahsilkan produk tersebut.

4.    Menurut PS. Djarwanto (2002) Break even point adalah suatu keadaan impas yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tersebut tidak mendapat keuntungan dan sebaliknya tidak menderita kerugiaan.

5.    Menurut Harahap (2004) Break even point berarti suatu keadaan dimana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya (biaya tetap dan biaya variabel) sama dengan biaya total penjualan sehingga tidak ada laba atau rugi

6.    Menurut Garrison dan Noreen 92004) break even point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional, dimana break even tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan nol (0). Langkah pertama untuk menentukan break even adalah membagi harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan fungsi dari waktu, bukan fungsi dari jumlah penjualan dan biasanya ditetapkan berdasrkan kontrak, misalnya sewa gudang. Sedangkan biaya variabel tergantung langsung dengan penjualan bukan fungsi dari waktu, misalnya biaya angkut barang.

·          Komponen yang berperan pada BEP

Komponen yang berperan pada BEP yaitu biaya, biaya yang dimaksud adalah biaya variabel dan biaya tetap, dimana pada prakteknya untuk memisahkan atau menentukan suatu biaya itu biaya variabel atau tetap bukanlah pekerjaan yang mudah dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi jadi kalau tidak produksi maka tidak ada biaya ini.

Salah satu tujuan perusahaan adalah mencapai laba atau keuntungan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Untuk mencapai laba yang semaksimal mungkin dapat dilakukan dengan tiga langkah sebagai berikut,yaitu:

1.       Menekan biaya produksi maupun biaya operasional serendah-rendahnya dengan mempertahankan tingkat harga, kualitas dan kuantitas.

2.       Menentukan harga dengan sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki. 

3.       Meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA 

http://feuh-kel11.blogspot.co.id/2013/10/penganggaran-modal.html
http://retnarindayani.blogspot.co.id/2012/11/penganggaran-modal-undercertainty.html
http://catatanwawan92.blogspot.co.id/2014/05/makalah-penganggaran-modal.html 

Minggu, 04 Desember 2016

JURNAL INTERNASIONAL : PENGANGGARAN MODAL

Health Policy and Planning Advance Access published May 19, 2016

Health Policy and Planning, 2016, 1–7

doi: 10.1093/heapol/czw057

Methodological musings


Sparking, supporting and steering change: grounding an accountability framework with viewpoints from Nigerian routine immunization and primary health care government officials

Asha S. George,1,* Daniel J Erchick,1 Mustafa Mahmud Zubairu,2 Inuwa Yau Barau2 and Chizoba Wonodi1

1Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA and 2National Primary Health Care Development Agency, Abuja, Nigeria

*Corresponding author: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 615 N. Wolfe Street, Rm. E-8612, Baltimore MD 21205, USA. E-mail. ageorg22@jhu.edu

Accepted on 12 April 2016

Abstract

Existing accountability efforts in Nigeria primarily serve as retrospective policing. To enable ac-countability to guide change prospectively and preemptively, we drew from a literature review to develop a framework that highlights mutually reinforcing dimensions of accountability in health systems along three counterbalancing axes. The axis of power sparks change by wielding ‘sticks’ that curb the potential abuse of power, but also by offering ‘carrots’ that motivate constructive agency. The axis of ability supports change by enabling service delivery actors with formal rules that appropriately expand their authority to act, but also the informal norms and inputs for im-proved performance. Last, the axis of justice orients the strategic direction of change, balancing political representation, community ownership and social equity, so that accountability measures are progressive, rather than being captured by self-interests. We consulted Nigerian government officials to understand their viewpoints on accountability and mapped their responses to our evolv-ing framework. All government officials (n ¼ 36) participating in three zonal workshops on routine immunization filled out questionnaires that listed the top three opportunities and challenges to strengthening accountability. Thematically coded responses highlighted dimensions of account-ability within the axes of ability and power: clarifying formal roles and responsibilities; transpar-ency, data and monitoring systems; availability of skilled health personnel that are motivated and supervised; addressing informal norms and behaviours; and availability of inputs regarding fund-ing and supplies. Other dimensions of accountability were mentioned but were not as critical from their viewpoints: managerial discretion; sanctions and enforcements; political influence and com-munity engagement. Strikingly, almost no respondents mentioned social equity as being an im-portant aspect of accountability, although a few mentioned broad development concerns that re-flected community perspectives. Reframing accountability as a means of sparking, supporting and steering change can highlight different dimensions of health systems that need reform, particularly depending on the positionality of the viewpoints consulted.


Key words: Accountability, immunization, organizational change, power, social justice






The Author 2016. Published by Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine.

All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com
1


2                                                                                                                                          Health Policy and Planning, 2016, Vol. 0, No. 0

Key messages

      Nigeria has low levels of immunization coverage with large regional variations and poor performance underpinned by accountability problems.

      We conceptualized accountability as dynamic dimensions framed by three counterbalancing axes: power to spark change; ability to support change; justice to steer change.

      Government officials largely identified similar challenges and opportunities to strengthen accountability, mainly within the axes of ability and power.

      Accountability dimensions highlighted by government officials included clarifying formal roles and responsibilities; supervision, data and monitoring systems; availability of skilled and motivated health personnel; addressing informal norms and behaviours; availability of inputs regarding funding and supplies.

      Other dimensions of accountability were mentioned but were not as critical from their viewpoints: managerial discretion; sanctions and enforcements; political influence and community engagement.

      Strikingly, almost no government officials mentioned social equity as being an important aspect of accountability, although a few mentioned broad development concerns that reflected community perspectives.




Introduction

In Nigeria, accountability lies at the heart of various health systems strengthening efforts (Federal Ministry of Health Nigeria and World Health Organization 2013; Garba and Bandali 2014), including those related to immunization. These efforts aim to overcome vari-ous factors that contribute to poor performance across governance, service delivery, finance, human resources and logistical elements of immunization systems. Studies of Nigeria’s immunization system have identified poor performance in the form of uncoordinated re-sponsibility and authority for service delivery across levels of gov-ernment; inadequate and delayed funding; unpredictable vaccine availability; infrequent supervision; poor staff capacity and manage-ment; and inaccurate and incomplete reporting and data manage-ment (National Primary Health Care Development Agency et al. 2011; Stokes-Prindle et al. 2012; National Primary Health Care Development Agency 2013c); and payment for services that are meant to be free (Onwujekwe et al. 2012).

In response to this context, the first National Vaccine Summit, with over 1000 participants from government, business and civil so-ciety, raised the profile of immunization and called for increased ac-countability for routine immunization in 2012. Following the summit, the National Routine Immunization Strategic Plan 2013–15 included accountability as one of three implementation strategies (National Primary Health Care Development Agency 2013b). Developed in 2013, by the country’s immunization leaders and de-velopment partners, the Accountability Framework for Routine Immunization in Nigeria defines roles, responsibilities, timelines and monitoring and reporting structures for routine immunization (National Primary Health Care Development Agency 2013a). It also identifies rewards and sanctions to enforce these responsibilities, and creates a dashboard for monitoring and feedback on key per-formance indicators within the routine immunization system.

This national framework mirrors classical definitions of account-ability encompassing answerability and enforceability (Schedler et al. 1999). People can be held accountable if they are transparent about their actions and decisions, including the reasoning for those actions and decisions (answerability). And if found to be in error, they must be held responsible through sanctions and redress (en-forceability). These core elements have been translated into service delivery processes such as setting standards, gaining information, eliciting justification, rendering judgment and imposing sanctions (Joshi 2010). Framed in this way, accountability is mainly a retro-spective policing mechanism. However, to guide change




prospectively and preemptively, accountability needs to support the responsiveness of health systems. To do so, a more holistic under-standing of its complex nature, imbued with power relations is required (Goetz 2001; Cornwall 2000; Molyneux et al. 2012; Cleary et al. 2013; George 2003; Murthy and Klugman 2004; Yamin 2010).



Reframing accountability in health systems

To guide further work on accountability that goes beyond the bare bones of answerability and enforceability, we developed a frame-work (Figure 1) that fleshes out multiple dimensions of accountabil-ity informed by a literature review about how and why internal accountability initiatives work. In this framework, the following additional dimensions of accountability are considered:

      Actual managerial discretion, decision space and authority com-bined with capacity or inputs to respond or take action (Brinkerhoff and Bossert 2013)

      Informal norms and behaviour, culture of service delivery, trust and legitimacy (George 2009; Cleary et al. 2013).

      Learning environment, motivation, incentives for change and penalties (Brinkerhoff 2004).

      Role of actors external to health sector: political class, commu-nity level and social equity (George 2003; Molyneux et al. 2012;

As these myriad, multi-dimensional elements of accountability interact with one another and are hard to conceptualize coherently, we organized them according to three axes that bind elements of ac-countability and mark how they drive change in health systems. The ‘axis of power’ sparks change by wielding ‘sticks’ that curb their po-tential abuse of power or neglect of duty, but also by offering ’car-rots’ that motivate the constructive agency of service delivery actors. The ‘axis of ability’ supports change by enabling service delivery actors with formal rules outlining rights, responsibilities and stand-ards that appropriately expand their authority to act, but also the in-formal norms and inputs that also support change in performance. Last, there is the ‘axis of justice’ that steers the strategic direction of change by balancing political representation, community ownership and social equity, so that accountability efforts support progressive change, rather than being captured by self-interests.



3































Figure 1. Conceptual framework: dynamic dimensions of accountability in health systems along the axes of power, ability and justice.


Examining accountability from the viewpoint of government health officials

Since our aim was to further guide accountability reforms in Nigeria, we wanted the development of this framework to be in-formed by key health system stakeholders in Nigeria. Despite the ris-ing attention to accountability in health systems and in development more broadly, most of the attention has focused on external ac-countability, i.e. ways in which communities can demand more ac-countability, responsiveness and redress from health services (Community of Practitioners on Accountability and Social Action in Health 2014; Murthy and Klugman 2004; Garba and Bandali 2014). This is of vital importance, as health services are ultimately meant to improve and respond to the health needs and rights of indi-viduals and communities seeking care. Nonetheless, understanding how government officials who are in positions of technical and man-agerial leadership perceive accountability also plays a foundational role in improving accountability (George 2009; Cleary et al. 2013; Dixon et al. 2010). They are vital partners in ensuring that account-ability efforts result in responsive health systems.
We sought to understand how government officials in Nigeria, as an important, but not exclusive, stakeholder, viewed opportuni-ties and challenges to improve accountability by seeking their view-points through a workshop questionnaire. The Nigerian National Primary Health Care Development Agency convened zonal work-shops in 2013 with health officials working in routine immunization to collect input for the National Routine Immunization Strategic Plan 2013–15, which included accountability as one of three imple-mentation strategies. Workshop attendees included key immuniza-tion personnel from different parts of the immunization system (e.g. cold chain, finance) and different levels of the health system (e.g. zone, state, ward, health facility), alongside civil society mem-bers, traditional leaders and select local government representatives. At the end of the workshop, all participants were asked to fill out questionnaires, including two open-ended questions asking them to

list three main challenges and opportunities to improve accountabil-ity in routine immunization.

Responses were copied into an Excel sheet, which were then coded thematically according to our conceptual framework. The coding was undertaken by the lead author and verified independ-ently by the second co-author. Particularly rich quotes were cited verbatim to further highlight respondent viewpoints of certain elem-ents of accountability. The analysis, therefore, captures not just counts of the most frequently cited elements, but also nuances in terms of what these themes meant to respondents. Outlier and miss-ing responses are also taken into account in the analysis.

Workshop findings were discussed by the research team, which combined academics outside of Nigeria with researchers and gov-ernment officials in Nigeria, and shared with Ministry of Health counterparts before being finalized. Although other co-authors played central roles in organizing the workshop, those coding the data had no or minimal participation in the workshops. Having a mixed team composition, including Nigerians with extensive experi-ence with immunization systems, helped to anchor the framework and ground the interpretation of workshop responses within the working context of health systems in low- and middle-income coun-tries. Nonetheless, these remain preliminary analyses meant to spur further research on understanding dimensions of accountability in health systems and how particular stakeholders may perceive them.

We focused on responses from government officials only, work-ing at national (10), state (19) and local (7) levels, comprising of ei-ther technical immunization officers (14) or managers or directors of primary health care (22). A total of 36 participants gave 235 re-sponses (123 challenges, 112 opportunities), 9 responses were dropped (3 challenges, 6 opportunities) because they were too broad to provide meaningful insight into accountability challenges or opportunities (e.g. challenge: ‘poor management and weak govern-ance’), resulting in a final of 226 (120 challenges, 106 opportunities) responses for analysis.





























Figure 2. Spider diagram representing Nigerian government official responses regarding accountability challenges and opportunities in routine immunization systems (n ¼ 36), 2013.

Opportuni es for rou ne immuniza on by accountability

Challenges for rou ne immuniza on by accountability sphere

sphere (axes of ability, jus ce and power)


(axes of ability, jus ce and power)





Power

Inputs




Ability
n=38, 28%

Ability


Inputs

n=32, 23%


Jus ce


Jus ce
Power

n=28, 26%




Power



Power



Ability

n=42, 40%



Processes
Ability

Inputs

Inputs


n=65, 47%

n=53, 50%
Processes
Processes

n=9, 7%
Processes





n=5, 5%
Roles and norms
Jus ce

Roles and norms
Roles and norms








Roles and norms

n=35, 25%

n=24, 17%

Jus ce

n=20, 19%












n=11, 10%







Figure 3. Nigerian government official responses regarding accountability challenges and opportunities in routine immunization systems, with the axis of ability further disaggregated (n ¼ 36), 2013.



Many of the leading challenges in accountability as reported by participants largely mirrored what they reported as opportunities to improve accountability in routine immunization. Results for chal-lenges and opportunities to accountability are, therefore, presented together within each axis of accountability in order of priority re-ported (ability, power, justice) (Figures 2 and 3).


Nigerian government officials views of accountability dimensions along the axis of ability

The leading challenge to improving accountability was the lack of clarity with regards to formal roles and responsibilities within the routine immunization system (Table 1). This ranged from lack of the list of activities that stakeholders were meant to carry out, to the absence of a harmonized plan, to low awareness of the overarching

framework that would orient individuals as to their specific respon-sibilities for routine immunization. In terms of opportunities to improve accountability, clarity with regards to roles and responsibil-ities was identified as the most important priority. Respondents mentioned the importance of ‘molding people more alive to their responsibilities’, ‘giving a sense of belonging,’ and creating a system where ‘every stakeholder is committed and each of their roles is spelt out correctly’.

The second most important aspect of accountability for govern-ment officials working in routine immunization was their con-strained capacity to effect change due to the lack of availability of qualified and motivated human personnel. Related to this are how informal roles and behaviours within the health system also chal-lenge accountability. In particular, managers mentioned compla-cency, poor attitudes, lack of self-discipline and poor commitment. A few managers mentioned the lack of a shared sense of responsibil-ity, or basis for collaboration, and one manager mentioned explicit

Health Policy and Planning, 2016, Vol. 0, No. 0
5




conflict among cadres. At the same time, informal behaviours, such as collaboration, humility, sharing responsibilities and changing atti-tudes, were recognized by respondents as important for improving accountability, but officials did not prioritize it as an area to strengthen accountability, in comparison to other axes or elements of accountability.

Another set of elements within the axis of ability that challenges accountability in routine immunization is the availability of inputs to ensure performance, whether funds to support supervision visits or outreach initiatives, or equipment to maintain the cold chain for vaccination. The importance of demand for immunization in terms of community mobilization was also mentioned as an important, al-beit not a leading challenge to accountability. Collectively, inputs played a substantial role in supporting the capacity of the health sys-tem to respond to accountability needs.

Interestingly, for this group of government officials, the lack of managerial discretion was only mentioned by a few respondents as a challenge to accountability. One noted that in general ‘bureaucracy’ was a problem. Another respondent noted that too many initiatives were donor driven, leading to duplication of efforts and an inability to hold government officials accountable. Immunization officers were felt to be not sufficiently involved in budgeting decisions, and that ‘placing the right person in the right place’ was a key opportun-ity to strengthen accountability.

Nigerian government officials views of accountability dimensions along the axis of power

The second leading challenge to improving accountability in routine immunization identified by government officials across all spheres was transparency, in terms of weak monitoring and evaluation sys-tems. Although one respondent mentioned too many data collection tools, another noted that, in particular, tracking of financing was a key challenge to improving accountability. Apart from these out-liers, most respondents noted that data collection and management was overall very weak, preventing managers from following up on problems or provide adequate supervision. The lack of supervision, whether supportive or not, was also highlighted as an important challenge in improving accountability. In terms of opportunities, managers noted the importance of not only improving monitoring and database management, but also transparency so that actors are aware of the ‘full information [transmitted] to and from health facilities,’ including those related to funding and responsibilities. The importance of having a ‘clear route to track performance or to identify defaulters for appropriate appraisal’ was also noted.

Other elements related to sparking change, such as motivation and incentives, or sanctions and enforcement, were mentioned by managers but not as frequently as other leading challenges. In terms of opportunities, managers mentioned the importance of combining sanctions with rewards, including checks and balances. Only one re-spondent mentioned ‘compliance by higher levels of management’.

Nigerian government officials views on accountability dimensions along the axis of justice

Some officials noted the importance of community engagement and involvement in routine immunization, with one respondent noting in particular the importance of community ownership over the pro-gramme as challenges to accountability. Similarly, in terms of

opportunities, respondents emphasized the importance of involving and engaging communities in planning routine immunization activities.

Several respondents mentioned a lack of political commitment by political leaders to routine immunization as a challenge, but this paled in comparison to the other challenges listed in the two other axes. One respondent mentioned including traditional leaders within the accountability framework as an opportunity to strengthen ac-countability and another noted that political commitment would help unlock funding at the local level.

Only one respondent mentioned the importance of ‘reaching the unreached’, categorized as a concern for social equity. Other inputs that were not previously considered by our framework but were mentioned by officials as important, and that reflect community per-spectives, were the availability of comprehensive health care services and the importance of broader infrastructure and security.

Accountability in health systems to support constructive change: priorities and positionalities

Our reconceptualization of accountability as a means of sparking, supporting and steering change within health systems along the axes of power, ability and justice, broadens and integrates the range of actions that health system actors can undertake to improve account-ability in health systems. It also brings into focus existing levers of change within health systems that are ideally marshalled by man-agers to support constructive change to ensure responsive health sys-tems (Figure 1).

How did managers themselves view these varied dimensions of accountability? Nigerian government officials responsible for rou-tine immunization and primary health care highlighted challenges and opportunities to strengthen accountability along the axes of ability and power: clarifying formal roles and responsibilities; trans-parency, data and monitoring systems; availability of skilled health personnel that are motivated and supervised; addressing informal norms and behaviours; and availability of inputs regarding funding and supplies. Other elements of accountability were mentioned but were not as critical from their viewpoints: managerial discretion; sanctions and enforcements; political influence and community en-gagement. Strikingly, almost no respondents mentioned social equity as being an important aspect of accountability, although a few men-tioned broad development concerns that reflected community perspectives.

Previous reviews on external accountability have also found that the definitions of roles or standards for interaction majorly influ-enced the effectiveness of health committees (McCoy et al. 2012; Molyneux et al. 2012). In Nigeria, these issues are critical for in-
ternal accountability, particularly considering its federalized struc-ture. Responsibility for tertiary, secondary and primary health care fall to national, state and local governments, respectively, and poor coordination contributes to misaligned accountability structures. Even within states, multiple line-ministries are involved in the ad-ministration of primary care health services. This situation contrib-utes to the lack of clarity on roles and responsibilities and inhibits the quality of supervision and ability to enforce sanctions on front-line health workers and managers (National Primary Health Care Development Agency 2012; Stokes-Prindle et al. 2012). Concerns about the lack of guidelines, lack of public availability of proced-ures, and weak monitoring were also highlighted as key challenges

Table 1. Top three accountability dimensions (challenges, opportunities) highlighted by 36 government officials in Nigeria, 2013




Axis
Power
Ability
Justice
Purpose
Carrots and sticks to spark change
Fuel to support change
To steer the direction of change







Elements
Monitoring and transparency (12, 16)
Formal roles and responsibilities (16, 16)
Community ownership (6, 4)

Learning and supervision (10, 12)
Human resources (13, 11)
Social equity, comprehensive services


Motivation and incentives (8, 7)
Funds (8, 9)

and broader development (6, 4)

Sanctions and enforcement (6, 6)
Informal roles and behaviours (8, 4)
Political leadership (6, 3)



Cold chain and logistics management (7, 3)





Community demand (6, 5)





Vaccines, supplies and equipment (5, 3)





Managerial discretion and budgeting (4, 3)












regarding transparency in Nigeria’s public pharmaceutical sector (Garuba et al. 2009).
Another area highlighted as an urgent area for reform to improve accountability was the need for greater transparency and better monitoring systems for routine immunization (Dunkle et al. 2014). Poor data collection and insufficient data review create difficulties in identifying the nature and location of problems for senior man-agers. Although the power of information to spark change is allur-ing, it is not without its own capacity or resource requirements and potential unintended consequences. Health systems are already over-burdened with unwieldy routine information systems that remain remain under-utilized and of poor quality (Green 2000; Ngulube
2005; O’Meara 2011). Accountability processes should support existing capacity, rather than further distort reporting within routine information systems (Aitken 1994; George 2009).
Government officials in this consultation highlighted the lack of skilled and motivated health personnel, just as other Nigerian pol-icymakers assessing health system priorities have done (Uneke et al. 2013). Nigeria has more than the average health worker density re-ported for Sub-Saharan Africa (Federal Ministry of Health Nigeria 2007) and is line with overall proportions of human resources for health as other countries with similar gross domestic product (GDP) per capita (Joint Learning Initiative 2004). Nonetheless, there are large regional disparities, and varied governance across different re-gions further challenges public sector health workforce management (Oxford Policy Management 2011). Salaries are generally low, often delayed and working conditions frequently lack essential equipment, are deficient in drug supply, have poor amenities, inadequate super-vision and weak management (World Bank 2010).

Although many deficiencies are glaring in terms of the quality and responsiveness of primary health care in Nigeria, and managers did mention the importance of sanctions and enforcement, they did not list this as important as other elements of accountability. Individuals seeking care may see this as more of a priority than man-agers (Stoffregen et al. 2010; Yamin 2010). Or it could be that man-
agers are wary that sanctions might be misused or hold little threat in an environment saturated with favoritism (George 2009).
Although elements within the axis of power and ability were listed by regional managers as important aspects of accountability, it is striking that the axis of justice, which orients for whom ac-countability is designed for, in terms of political representation, community ownership or social equity, figured relatively less fre-quently among government official’s responses. This could be be-cause social equity is implicit in their work. There has been a focus on providing services to those who are hardest to reach with regards to routine immunization in Nigeria (Onwujekwe et al. 2012; National Primary Health Care Development Agency 2013b). Further research is needed on how this aspect figures as a value for


health workers and managers, rather than assuming that it is com-mon basis for mobilizing progressive change in health systems (Cleary et al. 2013).
This article presents an exploratory analysis of government offi-cial’s perspectives on accountability from a workshop questionnaire. More in-depth research is required to further elaborate this initial analysis and future research is required to further explore how the positionality of stakeholders affects how they perceive and prioritize accountability dimensions and axes. This would enable us to parse out whether there may be regional differences due to varied health systems contexts in different regions, and understand whether com-munities or other stakeholders value the same elements and axes as health workers and managers do. Other methodologies that are more suited to identifying stakeholder prioritization are also recommended.


Conclusion

Accountability can be understood as three dynamic, interacting axis of power, ability and justice, with each axis sparking, sustaining and steering change within health systems. Our preliminary efforts to elicit government official’s viewpoints on accountability “highlights” certain dimensions of accountability (clarifying roles and responsibil-ities, improving transparency and monitoring, strengthening supervi-sion and ensuring the availability of service delivery inputs) that have previously been neglected by the literature on accountability and cur-rent accountability initiatives. Future research is needed to verify whether these dimensions of accountability are specific to those of government officials responsible for primary care or can be general-ized to other stakeholders within health systems.

Acknowledgements

The study team would like to thank respondents who responded to questions in the zonal workshops. In addition, we are thankful to research assistance provided by Ankita Meghani and Crystal Ng.

Funding

This project was made possible by a grant from the Bill & Melinda Gates Foundation to the International Vaccine Access Center (IVAC) at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Ethics review

The study was reviewed and exempted by Johns Hopkins School of Public Health’s Institutional Review Board.

Conflict of interest statement. None declared.


7




References

Community of Practitioners on Accountability and Social Action in Health. 2014. http://www.copasah.net/, accessed 5 November 2014.

Dunkle S, Wallace A, Macneil A et al. 2014. Limitations of using administra-tively reported immunization data for monitoring routine immunization sys-tem performance in Nigeria. Journal of Infectious Diseases 210: S523–30.

Federal Ministry of Health Nigeria. 2007. National Human Resources for Health Strategic Plan 2008-2012. Abuja: Federal Ministry of Health Nigeria

Federal Ministry of Health Nigeria and World Health Organization. 2013.

Report of the National Workshop on Strengthening Results and Accountability for Womens and Children’s Helath and the Entire Health

Sector. Abuja: World Health Organization.

Goetz AM, Gaventa J. 2001. Bringing citizen voice and client focus into service delivery. IDS Working Paper. Brighton, Sussex: Institute of Development Studies, University of Sussex.

mechanisms    for   decentralized    health    systems:   Experiences    from
Joint Learning Initiative. 2004. Human Resources for Health – Overcoming the Crisis. Boston, Geneva: Harvard University, World Health Organisation.


Murthy RK, Klugman B. 2004. Service accountability and community partici-pation in the context of health sector reforms in Asia: implications for sexual and reproductive health services. Health Policy and Planning 19: i78–86.

National Primary Health Care Development Agency. 2012. Guideline for Establishment of State Primary Health Care (PHC) Board in Nigeria. In: National Primary Health Care Development Agency, F. M. O. H. (ed.). Abuja, Nigeria: National Primary Health Care Development Agency.

National Primary Health Care Development Agency. 2013a. Accountability Framework for Routine Immunization in Nigeria. Narrative Report. In: National Primary Health Care Development Agency, F. M. O. H. (ed.). Abuja, Nigeria: National Primary Health Care Development Agency.

National Primary Health Care Development Agency. 2013b. National Routine Immunization Strategic Plan 2013-2015. In: National Primary Health Care Development Agency, F. M. O. H. (ed.). Abuja, Nigeria: National Primary Health Care Development Agency.

National Primary Health Care Development Agency, United Nations Children’s Fund, World Health Organization & US Centers For Disease Control. 2011. Nigeria Vaccine Wastage Assessment.

National Primary Health Care Development Agency, W. H. O. 2013c. Data Quality Self-Assessment (DQS) Report. In: National Primary Health Care Development Agency, F. M. O. H. (ed.). Abuja, Nigeria: National Primary Health Care Development Agency.

Ngulube TJ, Mdhluli LQ, Gondwe K. 2005. Planning and budgeting for pri-mary health care in zambia: A policy analysis. Equinet Discussion Paper Number 29.Regional Network for Equity in Health in East and Southern Africa (EQUINET) and the Centre for Health, Science and Social Research (CHESSORE), 1–7.

O’Meara WP, Tsofa B, Molyneux S, Goodman C, McKenzie FE. 2011. Community and facility-level engagement in planning and budgeting for the government health sector–a district perspective from kenya. Health Policy (Amsterdam, Netherlands), 99(3): 234–43.

Onwujekwe O, Hanson K. Uzochukwu B, 2012. Are the poor differentially benefiting from provision of priority public health services? A benefit inci-dence analysis in Nigeria. International Journal of Equity Health 11: 70.

Oxford policy management. 2011. Political Economy and Institutional Assessment for Results-based Financing for Health in Nigeria. Oxford:

Oxford Policy Management.

Schedler A, Diamond L, Plattner MF. 1999. The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Colorado, United States.
Boulder: Lynee Riener Publishers.

Stoffregen M, Andion X, Dasgupta J, Frisanch A, Matunga A. 2010. Human

Rights-Based Approaches to Maternal Mortality Reduction Efforts. India:

International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights. Stokes-Prindle C, Wonodi C, Aina M et al. 2012. Landscape Analysis of

Routine Immunization in Nigeria: Identifying Barriers and Prioritizing

Interventions. White Paper. Baltimore, Maryland, United States: International Vaccine Access Center, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Uneke CJ, Ezeoha AE, Ndukwe CD et al. 2013. Research priority setting for health policy and health systems strengthening in Nigeria: the policymakers and stakeholders perspective and involvement. Pan African Medical Journal 16: 10.

World Bank. 2010. Improving Primary Health Care Delivery in Nigeria. Evidence from Four States World Bank Working Paper Washington DC:

World Bank.




All in-text references underlined in blue are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately.